ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tinjauan Hukum Yayasan Keagamaan Hindu Sikh Di Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

หน่วยงาน University of Sumatera Utara Library, Indonesia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Tinjauan Hukum Yayasan Keagamaan Hindu Sikh Di Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
นักวิจัย : Jagjit Singh
คำค้น : yayasan keagamaan , badan hukum
หน่วยงาน : University of Sumatera Utara Library, Indonesia
ผู้ร่วมงาน : Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN. ; Dr.T.Keizerina Devi A,SH,MHum,CN. ; Notaris Syahril Sofyan, SH, MKn
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : Muswita Widya Rahma , http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5384
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Yayasan dalam kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai bentuk ideal (philantropic) sebagai wujud keinginan manusia untuk adanya lembaga yang secara fungsional dapat dijadikan prasarana untuk hal-hal yang bertujuan sosial keagamaan yang dapat membawa manfaat dari segi sosial kemanusiaan. Hal inilah yang menjadikan banyak rumah ibadah Hindu Sikh memilih yayasan sebagai bentuk ideal yang dapat membawa manfaat pada kegiatan sosial keagamaannya, sekaligus mewujudkannya sebagai suatu bentuk badan hukum. Dengan keluarnya Undang-undang Yayasan yang mengharuskan yayasan-yayasan tersebut untuk dapat menyesuaikan anggaran dasarnya, namun hingga saat ini masih ada yayasan keagamaan Hindu Sikh yang belum juga melakukan penyesuaian anggaran dasar tersebut, dengan demikian perlu diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap yayasan tersebut, sejauh mana prinsip keterbukaan dijalankan, serta pandangan dari para pengelola yayasan tersebut terhadap penerapan Undang-undang Yayasan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan kegiatan yayasan keagamaan Hindu Sikh di Sumatera Utara. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai yayasan serta meneliti atau menelaahnya dari segi pelaksanaannya, sehingga dapat mengimplementasikan dalam praktek dilapangan, khususnya para organ-organ yayasan dalam kegiatan keseharian yayasan keagamaan Hindu Sikh yang mereka kelola. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Sedangkan alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap yayasan keagamaan Hindu Sikh yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan adalah apabila yayasan tersebut telah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya maka perlindungan hukum yaitu status badan hukum yayasan tersebut tetap eksis, sementara terhadap yayasan yang sampai kini belum juga melakukan penyesuaian anggaran dasar maka secara formal harus dilikuidasi dan kehilangan status badan hukumnya, terhadap mereka upaya selanjutnya yaitu dengan cara melakukan pembaharuan anggaran dasar yayasan agar kembali mendapatkan perlindungan hukum berupa status badan hukum yang kuat. Penerapan prinsip keterbukaan dalam yayasan Hindu Sikh yang ada dinilai masih kurang dari yang seharusnya, yang diakibatkan ketidaktahuan serta terdapat unsur kesengajaan, namun ada juga yayasan yang sudah berusaha terbuka. Terhadap yayasan yang masih bersifat tertutup ini akan menjadi rentan terhadap tuntutan dari pihak lain. Pandangan dari para organ yayasan bervariasi ada yang memandang negatif dan ada pula yang menyambut baik, walaupun yayasan-yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dari penelitian ini didapati bahwa yayasan tersebut sebenarnya telah siap untuk melakukan pembaharuan anggaran dasar mereka.

09E02303

บรรณานุกรม :
Jagjit Singh . (2552). Tinjauan Hukum Yayasan Keagamaan Hindu Sikh Di Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
    กรุงเทพมหานคร : University of Sumatera Utara Library, Indonesia.
Jagjit Singh . 2552. "Tinjauan Hukum Yayasan Keagamaan Hindu Sikh Di Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004".
    กรุงเทพมหานคร : University of Sumatera Utara Library, Indonesia.
Jagjit Singh . "Tinjauan Hukum Yayasan Keagamaan Hindu Sikh Di Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004."
    กรุงเทพมหานคร : University of Sumatera Utara Library, Indonesia, 2552. Print.
Jagjit Singh . Tinjauan Hukum Yayasan Keagamaan Hindu Sikh Di Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. กรุงเทพมหานคร : University of Sumatera Utara Library, Indonesia; 2552.